Tentang Kami

Sanggar Inovasi Desa

Yayasan Sanggar Inovasi Desa resmi berbadan hukum pada 4 Juli 2020. Sebelumnya, inisiasi Sanggar Inovasi Desa dimulai pada Desember 2019 dan diluncurkan oleh Menteri Desa PDTT RI pada 5 Januari 2020 di Yogyakarta, bersamaan dengan program pelatihan angkatan pertama Sanggar Inovasi Desa yang diikuti oleh 22 pemuda desa dari 10 provinsi di Indonesia.
Lembaga ini merupakan inisiatif komunitas pegiat pembangunan desa di bawah binaan Pemerintah Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, guna menjawab permintaan berbagai pihak (lokal, nasional, hingga internasional) yang selama ini telah melakukan aneka kunjungan dan studi banding di Desa Panggungharjo.
Sanggar Inovasi Desa: Membangun Knowledge Manajemen Sektor Desa
Menghimpun pengetahuan dari pengalaman berkarya puluhan tahun bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam beberapa hal kita terbiasa untuk mengabaikan pola dokumentasi pengalaman dan dokumentasi gagasan. Padahal pengetahuan dihimpun dan dikembangkan dari pengalaman. Dengan dokumentasi gagasan dan pengalaman, pengetahuan bisa dijaga dan dikembangkan. Sekali lagi cara menjaga pengalaman keseharian adalah dengan mengumpulkan, menyimpan, memilah, dan mengolah pengalaman menjadi bacaan sebagai bahan berpengetahuan. Tetapi, menumbuhkan budaya baca-tulis dan berpengetahuan bukanlah sesuatu yang mudah. Ada segudang alasan untuk tidak melakukannya; kesibukan, kemalasan, ketidakmauan, keterbatasan waktu, menjadi kata-kata yang sering dijadikan rujukan penolakan
Menyadari betapa penting bacaan dan dokumentasi pengalaman-pengalaman kerja, kelembagaan, dan keseharian hidup, maka Sanggar Inovasi Desa harus memulainya. Langkahnya dengan memulai dari hal-hal yang paling berkaitan dengan kerja-kerja Desa secara kelembagaan. Sebagai sebuah lembaga yang beranjak yang berpuluh-puluh tahun bahkan sebelum ada Indonesia, Sanggar Inovasi Desa mulai mendokumentasikan pengalaman menjadi bacaan yang siapa pun bisa mengambil manfaat darinya. Pada titik ini membagi informasi dan pengalaman-pengalaman merupakan sebuah jalan untuk terus berkarya bersama. Sebuah perubahan yang besar tidak bisa mengandalkan kerja perseorangan, ia membutuhkan jejaring, pengetahuan, dan kelompok-kelompok yang lebih luas.
Bagi sebuah organisasi, komunitas, dan pemerintahan mengelola pengetahuan dan informasi menjadi suatu keniscayaan. Hal ini penting untuk mengetahui kekuatan (dan penempatan) seluruh sumber daya manusia, memanfaatkan kembali pengetahuan yang sudah ada (ditemukan) artinya, tidak perlu mengulang proses kegagalan, mempercepat proses penciptaan pengetahuan baru dari pengetahuan yang ada, dan menjaga pergerakan organisasi tetap stabil meskipun terjadi arus keluar masuk sumber daya manusia. Dan menyadari betapa susah memulainya, perlu dipetakan langkah-langkah dan desain untuk menyusun serangkaian cara, selangkah demi selangkah melakukan dokumentasi pengalaman, kerja, dan gagasan-gagasan yang kadang tumpah-ruah tanpa tertata menuju sistematisasi pengetahuan. Pengalaman-pengalaman gerakan mesti dituliskan untuk tetap menumbuhkan ingatan mengenai tuntutan akan perubahan.
Pengelolaan pengetahuan adalah upaya yang sadar dan sengaja untuk mengelola informasi dan pengetahuan sebagai aset lembaga, menjaga keberlanjutan keberadaan pengetahuan itu dalam lembaga, termasuk di dalamnya upaya mengembangkan dan menangkap (knowledge generation dan knowledge capture) pengetahuan, pembelajaran dan pengalihan pengetahuan (knowledge transfer), serta pemanfaatan pengetahuan itu. Upaya itu mencakup pula identifikasi pengetahuan tersirat (tacit knowledge), yang kadang-kadang bahkan tidak diketahui si pembawa pengetahuan sendiri, untuk menjadikannya pengetahuan yang tersurat (explicit knowledge) agar dapat didokumentasikan dan diteruskan kepada pihak lainnya.
Mendesain Pengelolaan Pengetahuan Desa: Sebuah Tawaran
Pengalaman panjang tata pemerintahan dan kehidupan sosial-budaya desa, merupakan bahan dasar yang sungguh sayang untuk didiamkan begitu saja. Maka, upaya mendesain pengelolaan pengetahuan ini akan didorong pada dua tujuan besar.
Pertama, pengelolaan pengetahuan untuk kepentingan pengambilan keputusan dan pengembangan organisasi. Tujuan pertama, dilakukan untuk kepentingan internal Desa, sehingga pengalaman pengelolaan organisasi, kepegawaian, dan penguatan komunitas internal bisa didorong dengan lebih baik dan berbasis data dan analisa pengalaman organisasi. Hasil kerja pengelolaan pengetahuan akan memberikan masukan-masukan dalam pengembangan organisasi. Pengelolaan pengetahuan untuk tujuan-tujuan organisasional berfungsi dalam peningkatan kinerja, memacu inovasi, mempertahankan atau mengembangkan keuntungan komparatif, serta berbagi informasi dan pengetahuan dalam organisasi. Intinya adalah bahwa jika pengetahuan staf dalam organisasi, baik secara perseorangan maupun bersama-sama merupakan modal suatu organisasi, maka sudah semestinya pengetahuan itu dikelola dengan sebaik-baiknya.
Kedua, pengelolaan pengetahuan untuk memunculkan khasanah-khasanah ilmu pengetahuan baru yang bersumber dari pengalaman-pengalaman kerja, gagasan, dan visi desa. Hasil dari pengelolaan pengetahuan ini akan mendorong lahirnya perspektif keilmuan yang lahir dari kerja-kerja Desa, terutama kerja-kerja di lapangan. Tujuan kedua ini mendasarkan pada asumsi awal bahwa kerja-kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan rentang waktu yang lama, proyek-proyek penguatan masyarakat, dan upaya mendorong ditingkat kebijakan, memiliki penguasaan yang lebih riil, dibandingkan dengan peneliti-peneliti, sivitas akademis yang pada banyak hal berjarak dengan masyarakat. Oleh sebab itu jika pengetahuan dan penguasaan lapangan yang bersumber dari persentuhan dengan masyarakat, diakumulasi, diorganisasi, dan disistematisasi, akan melahirkan formulasi ilmu pengetahuan yang berguna dalam membangun khasanah ilmu pengetahuan Indonesia.
Kedua tujuan tersebut membutuhkan prasyarat yang sederhana. Pertama, kemauan untuk “membuang” seluruh rencana kerja, proses kerja, dan hasil-hasil kerja, ke dalam server Sistem Informasi Desa, dan kanal-kanal pengetahuan yang telah disediakan. Jenis-jenis data yang “didokumentasikan” mulai dari yang (dianggap) remeh-temeh hingga data paling penting yang dihasilkan oleh seluruh kerja-kerja pemerintahan desa, kehidupan masyarakat, dan komunitas desa. Data-data raw material ini akan menjadi bank data yang berharga dalam pencapaian tujuan pengelolaan pengetahuan. Tanpa kemauan itu, sistem pengelolaan pengetahuan tidak bekerja. Kedua, kesediaan seluruh aktor desa untuk membekali diri dengan insting peneliti laiknya etnografer. Mencatat hal-hal detail dari setiap kerja, menuliskan, dan “membuang” nya ke dalam bank data. Untuk bergerak ke pencapaian tujuan di atas, perlu “Delapan Langkah Kerja Pengelolaan Pengetahuan”. Secara umum “Delapan Langkah Kerja Pengelolaan Pengetahuan” dijelaskan pada gambar di bawah ini. 
Gambar di atas secara garis besar menjawab dua tujuan pengelolaan pengetahuan di Sanggar Inovasi Desa. Siklus kecil (1-2-3-4-5a-1) yang terlihat dalam gambar merupakan tahap-tahap pelaksanaan pengelolaan pengetahuan untuk kepentingan internal organisasi, dan lebih erat dalam Organizational Development (OD). Lingkaran besar (1-2-3-4-5b-6-7-8-1) sebuah proses “penciptaan” pengetahuan untuk kebutuhan yang lebih besar: melahirkan “ilmu pengetahuan baru” dan pengembangan masyarakat. Pada lingkaran kecil objek sasaran adalah organisasi dengan aktor seluruh komponen desa. Sedangkan lingkaran besar objek sasarannya adalah masyarakat luas dengan aktor seluruh staf pemerintahan desa, akademisi, praktisi, dan masyarakat desa itu sendiri. Dua lingkaran tersebut memerlukan jalinan pertukaran informasi yang berkelanjutan.
Pertukaran informasi dan pengetahuan yang teratur dalam masing-masing lembaga dan antara warga komunitas, praktisi pembangunan masyarakat yang lebih luas, akan memicu kinerja semua lembaga demi manfaat bagi masyarakat. Di bawah ini mencoba lebih detail bagaimana alur kerja pengelolaan pengetahuan dan aktor-aktor untuk membangun pengelolaan pengetahuan sebagaimana disampaikan sebelumnya.
 
Alur di atas terdiri dari sembilan langkah yang runut, yang merupakan gambaran proses pengelolaan pengetahuan hingga pemanfaatannya dalam ranah pengetahuan dan pengembangan masyarakat. Jika di tarik ke ranah yang lebih kecil, departemen, misalnya, maka hasil dari rumusan pengetahuan dimanfaatkan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan (keperluan internal), dan rumusan pengetahuan (keperluan keluar), sebagaimana sudah dipaparkan di awal.
Untuk menyusun analisa sebagai bahan pengambilan keputusan organisasi dan menyusun rumusan pengetahuan, sebagaimana sudah disampaikan diawal, seluruh dokumen, hasil kerja, dan catatan-catatan seluruh staf harus terkumpul. Bahan-bahan tersebut paling tidak adalah:
1. Lembaga: struktur, dokumen keabsahan lembaga, AD/ART, kode etik, peraturan kepegawaian, visi-misi, makna logo, sejarah kelembagaan, dll.
2. Organisasikerja: struktur, staf, diskripsi kerja staf, daftar program, perencanaan program, capaian program, daftar proyek (proposal, laporan periodik, laporan final, data lapangan, materi-materi pelatihan, notulensi rapat, notulensi pelatihan, KAK, notulensi diskusi, dll.
3. Proses: program, rekam proses kerja, pencapaian, dan data-data pendukung lainnya.
4. Hasil dan capaian.
Keempat hal tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam tata kelola pengetahuan di desa, termasuk dokumen-dokumen terkait dalam pelaksanaan kerja-kerja pada level pemerinahan desa maupun tata kelola nilai budaya masyrakat. Baik dalam bentuk tulisan, rekaman, maupun foto. Dokumen-dokumen tersebut, baik melalui pendataan-penyerahan yang dilakukan oleh staf secara mandiri maupun melalui wawancara dan diskusi akan menjadi modal utama dalam pengelolaan pengetahuan.
Lalu, bagaimana kebutuhan waktu dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan pengetahuan? Terkait waktu, bisa dikelompokkan dalam dua hal. Untuk tujuan yang bersifat praktis, bahan pengambilan keputusan organisasi dan pengembangan lembaga (misalnya), kebutuhan terhadap hasil analisa data bisa disesuaikan waktunya. Namun untuk tujuan rumusan pengetahuan dan pengembangan masyarakat, diperlukan waktu yang relatif cukup untuk mensistematisasi dan memastikan bahwa rumusan tersebut memenuhi kaidah-kaidah “saintifikasi” pengetahuan.
Menumbuhkan Budaya Organisasi (Kerja) dan Komunitas Desa: Sebuah Kemungkinan
Era pengetahuan dan Informasi merupakan sebuah peradaban yang, hari ini kita hidup di dalamnya. Paling tidak, itulah yang diyakini oleh Alvin Toffler. Alvin Toffler membagi sejarah peradaban manusia dalam tiga gelombang yaitu era pertanian, era industri, dan era informasi. Dalam era pertanian faktor yang menonjol adalah muscle (otot) karena pada saat itu produktivitas ditentukan oleh otot. Pada era industri, faktor yang menonjol adalah machine (mesin), dan pada era informasi faktor yang menonjol adalah mind (pikiran, pengetahuan). Pengetahuan sebagai modal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kemajuan suatu organisasi. Dalam lingkungan yang sangat cepat berubah, pengetahuan akan mengalami keusangan oleh sebab itu perlu terus menerus diperbarui melalui proses belajar.
Belajar dalam era pengetahuan seperti sekarang ini sangat berbeda dengan belajar di masa lalu. Saat ini dituntut untuk belajar baik sendiri maupun bersama dengan cepat, mudah dan gembira, tanpa memandang waktu dan tempat. Hal ini mendorong berkembangnya konsep organisasi belajar (learning organization) yang menyatukan antara proses belajar dan bekerja. Pada sisi lain pengetahuan yang melekat pada anggota suatu organisasi juga perlu diuji, dimutahirkan, ditransfer, dan diakumulasikan, agar tetap memiliki nilai.
Untuk menangkap gairah semacam ini, gairah berpengetahuan, kiranya desa perlu menyeriusi budaya organisasi yang lebih matang, yang mewadahi ketertarikan (interest) masing-masing staf, sebagai misal, seni, diskusi novel, nonton dan diskusi film, naik gunung, yoga, klub masak, atau lainnya.
Memberi ruang bagi wargadesa untuk menyalurkan ketertarikannya dalam hal-hal lain di luar kerja akan memposisikan desa dalam dua ranah. Pertama, desa sebagai organisasi kerja, sebagaimana yang kita alami hari ini, dan kedua desa sebagai sebuah komunitas. Sebuah komunitas yang dihidupi oleh warganya yang saling terkait dalam sistem kemasyarakatan.
Mengapa “Inovasi menuju Kemandirian Desa” penting?
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu titik penting dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia, yakni kembalinya “marwah” desa sebagai entitas multidimensional (administratif, politik, sosial, kultural, ekonomi, dll.) yang berdaulat. Tak pelak, eksistensi-posisi-fungsi desa menjadi semakin strategis.
Ditunjang oleh konstelasi kebijakan, regulasi, serta alokasi dana desa (APBN hingga APBD provinsi dan kabupaten), hal ini tampak nyata dari adanya potensi 120 kewenangan asal-usul berskala desa sekaligus APBDES maupun kekayaan yang dimiliki desa, yang apabila didayagunakan secara optimal
bakal menjawab berbagai masalah akar-rumput secara tuntas.
Namun demikian, dengan sangat cepat lagi massifnya perubahan global (antara lain: evolusi ekonomi, revolusi digital, perubahan iklim, dinamika politik-hukum-sosial-budaya, dll.), kita tidak lagi boleh memikirkan dan mengelola desa secara “biasa-biasa saja” (as business as usual), sekadarnya, atau
bahkan “asal-asalan”.
Agar desa tak sekadar mampu bertahan (survive), namun justru harus berhasil (succeed) dalam mengarungi dinamika zaman, kita butuh cara-cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang baru dalam mengelola dan mengembangkan desa. Kita harus BERINOVASI, tiada henti, demi menggapai KEMANDIRIAN desa.